Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan Publik kepada SKPD Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan respons terhadap pengaduan masyarakat, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan Publik. Forum ini melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Selasa 23 Juli 2024.
Acara yang berlangsung di Blue Sky Hotel Balikpapan ini dihadiri oleh para pelaku usaha sebagai mitra serta pengguna layanan perizinan & non perizinan, perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota, SKPD teknis terkait, baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Tujuan utama forum ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan pengaduan publik yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPMPTSP Kaltim, Riawati, dalam sambutannya menekankan pentingnya respons cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat. "Masyarakat kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, setiap pengaduan yang masuk harus ditangani dengan serius dan profesional," ujar Riawati
Selama forum, berbagai isu terkait pengaduan publik dibahas, termasuk prosedur penanganan pengaduan, mekanisme koordinasi antar SKPD, serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pengaduan. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan best practice dari berbagai SKPD dalam menangani pengaduan publik.
Hadir sebagai narasumber yakni Bapak Dwi Farisa Putra Wibowo selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Kaltim dengan paparan materi mengenai pengawasan pelayanan publik & pengaduan serta Ibu Mardiasih selaku pranata humas ahli pertama dari Diskominfo Kaltim dengan materi penanganan pengaduan SP4N Lapor.
Forum ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan publik di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah pengembangan sistem pengaduan berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan pengaduan, serta penguatan kerjasama antar SKPD.
Kabid Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan DPMPTSP Kaltim, Arief Fathurrahman dalam sambutan laporannya menyampaikan dengan adanya forum ini, diharapkan koordinasi antar SKPD dalam menangani pengaduan publik dapat semakin baik, sehingga masyarakat Kalimantan Timur / para pelaku usaha sebagai mitra dan pengguna layanan perizinan dan non perizinan dapat merasakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Sosial Media