PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DPMPTSP RAIH NILAI TERTINGGI MCP KPK

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DPMPTSP RAIH NILAI TERTINGGI MCP KPK

Hasil rekapitulasi Monitoring Dan Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 per 10 Januari 2023 terhadap 7 area indikator yaitu Penyelenggaraan Perizinan, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengadaan Barang dan Jasa serta Manajemen Aset.

Mengutip Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023 yang diselenggarakan KPK pada hari Selasa 21 Maret 2023, ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pada 2023 KPK masih memandang adanya penajaman agar upaya pemberantasan korupsi di daerah kian masif dan efektif. Sehingga pada tahun ini, MCP ditetapkan sebanyak 30 indikator dan 63 subindikator yang lebih substantif.

ketua KPK menyampaikan pentingnya kolaborasi bersama berperan menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional, dan mewujudkan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Link Terkait