Bertandang Ke Kantor Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, DPMPTSP Kaltim Diskusikan Potensi Dan Peluang Investasi Di Ibu Kota Nusantara & Kawasan Penyangga

Bertandang Ke Kantor Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, DPMPTSP Kaltim Diskusikan Potensi Dan Peluang Investasi Di Ibu Kota Nusantara & Kawasan Penyangga

 

Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Riawati, bersama Kabid Promosi Penanaman Modal, Arie NN Oetomo, bersama rombongan bersilaturahmi dengan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Susianah Affandy di Kantor Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, Selasa (21/3/2023).

 

Dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab dan cair sekitar 3 jam itu, Kabid Perencanaan Iklim Penanaman Modal dan Kabid Promosi Penanaman Modal membahas sejumlah hal termasuk potensi dan peluang di Ibu Kota Nusantara dan Kawasan Penyangga di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

 

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

 

Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

 

IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa.

 

Diskusi berlangsung hangat dan ada rencana tindak lanjut.

Link Terkait