Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim melalui Bidang Layanan Pengaduan & Informasi Perizinan, menggelar kegiatan bertajuk Forum Komunikasi Pengaduan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan terpusat di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis 18 november 2021.

 

Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim HM Sa’bani yang diwakili sambutannya oleh Asisten Perekonomian & Administrasi Pembangunan, Abu Helmi, bahwa gagasan kegiatan ini karena aduan masyarakat terhadap perizinan usaha yang dinilai memberatkan dan merugikan masyarakat.

 

Disampaikan Abu Helmi, perlu ada persamaan persepsi untuk mewujudkan pelayanan pengaduan & informasi perizinan. Agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau mengadu secara tepat, terkait dampak dari perizinan usaha yang telah terjadi.

 

“Melalui forum ini, dapat betul-betul merumuskan bagaimana menghadapi pengaduan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan. Karena itu, perlu persamaan persepsi,” kata Abu Helmi

Kedepan mekanisme yang wajib dipikirkan bersama termasuk, kapasitas SDM yang melayani pengaduan perizinan, sehingga ketika ada pengaduan dapat direspon dengan cepat. Abu Helmi juga menyampaikan bahwa dengan adanya pengaduan tidak selalu berkonotasi negatif karena dengan adanya pengelolaannya dapat dijadikan perbaikan sistem terhadap pelayanan masyarakat. Adanya pengelolaan pengaduan merupakan bentuk kontrol masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahwa pengelolaan pengaduan merupakan feedback terhadap standar pelayanan publik dan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Acara ini menghadirkan Narasumber Rosikin, S.Si., M.M dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB dan Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim, Ria Mayasari.

 

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto, menambahkan bahwa kegiatan forum komunikasi pengaduan ini diselenggarakan setahun 2 kali dengan mengundang OPD Teknis Terkait di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kabupaten / Kota.

 

“kali ini ada 70 orang stake holders yang diundang, semoga bisa lebih maksimal lagi serta responsif, harus segera direspon aduan yang masuk. Kami akan lebih saling intens koordinasi antar OPD,” ucapnya.

Turut hadir Kepala BPBD Kaltim Yudha Pranoto, Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan.