Jumat, 23 Januari 2015      Diddy Rusdiansyah A.D      1759 kali

Pembentukan PTSP pada KEK MBTK Dilihat Dari Aspek Regulasinya

A. Latar Belakang

Terbitnya PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy-Batuta-Trans Kalimantan (KEK MBTK) berimplikasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera membentuk beberapa kelembagaan, diantaranya adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam PP No. 39 Tahun 2009 tentang KEK, dimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa tugas Administrator KEK adalah melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, mengembangkan usaha di KEK. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan pemberian bahwa pemberian izin dimaksud diatas dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).


B. Pembentukan Administrator KEK

Sesuai pasal 28 ayat (1) PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK, menyebutkan bahwa pada setiap wiayah yang dietatapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator; ayat (2) menyebutkan pula bahwa Administrator bertanggungjawab kepada Dewan Kawasan.

Selanjutnya berdasarkan PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK, khususnya pasal 31 ayat (4) memberikan penegasan bahwa Administrator merupakan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang  ditetapkan oleh Gubernur apabila KEK berada pada lintas wilayah administartif Kabupaten/Kota; atau oleh Bupati/Walikota apabila KEK masih berada dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota bersangkutan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dapat merupakan pembentukan SKPD baru atau SKPD yang telah ada (pasal 29 ayat (3) PERPRES No. 124 Tahun 2012), dengan memperhatikan bidang tugasnya mempunyai kesesuaian dengan penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal, disamping memperhatikan pula  rentang tugas, pembiayaan dan SDM (pasal 29 ayat (2)).

C. Tugas dan Organisasi Administrator KEK

Sesuai pasal 30 ayat (1) PERPRES No. 124 Tahun 2012; Administrator KEK bertugas untuk membantu Dewan Kawasan dalam hal melaksanakan :

  • Pemberian izin usaha dan izin lainnya bagi Pelaku Usaha dilingkungan KEK bersangkutan ;
  • Pemantauan dan pengendalian operasional, yang merupakan pemeriksaan/ pemantauan atas pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Badan Usaha (Pengelola KEK) kepada Pelaku Usaha sesuai standar pelayanan (pasal 30 ayat (2) ; dan
  • Menyampaikan laporan operasional KEK secara berkala/insedentil kepada Dewan Kawasan.

Gambar 1

Bagan 1. Struktur Organisasi Administrator

Administrator dipimpin seorang Kepala Administrator yang berasal dari PNS (pasal 31 ayat 1), dengan dibantu pegawai dari unsur PNS (pasal 32). Ketentuan eselonering unit organisasi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah (pasal 31 ayat (3)). Adapun struktur organisasi-nya menurut pasal 31 ayat (2) dapat dilihat pada Bagan 1 diatas.

D. Pelaksanaan PTSP di KEK

Pada pasal 44 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, menegaskan bahwa PTSP di KEK diselenggarakan oleh Administratur. Hal ini sejalan dengan terbitnya PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP; didalam pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa perizinan dan non perijinan yang menjadi urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di KEK diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administratur KEK.

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Ini berarti, PTSP bukan perangkat kerja, namun hanya sistem kerja yang melekat pada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan (“produk pelayanan”) dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 PERPRES No. 97 Tahun 2014; penyelenggara PTSP dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara untuk KEK seperti telah disebutkan diatas bahwa PTSP dilaksanakan oleh Administratur, yang baru dapat dilakukan setelah adanya pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan dari Menteri/Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (pasal 13 ayat (2)).   

Sehubungan dengan rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk PTSP pada KEK MBTK, maka dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagaimana telah diutarakan diatas, maka pembentukannya diawali dengan pembentukan  Administrator KEK terlebih dahulu; apakah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau oleh Bupati Kutai Timur, dengan memfungsikan kelembagaan yang sudah ada atau bahkan membentuk kelembagaan baru. Kebijakan ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena terbuka peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan PNS Pemerinah Provinsi dan Kabupaten; momentum paling tepat untuk itu adalah setelah terbitnya KEPRES tentang penetapan Dewan Kawasan yang memang diberikan kewenangan membentuk Administrator, dimana didalamnya melibatkan Gubernur dan Bupati sebagai unsur utama keanggotaannya.

Pembentukan Adminisrator KEK masih terbuka peluang untuk dibentuknya lembaga baru dengan memperhatikan  rentang tugas, pembiayaan dan SDM; ini tentunya berimplikasi terhadap; (a) Rentang tugasnya hanya mencakup kawasan kerja KEK yang tertuang dalam PP No. 85 Tahun 2014; (b) Kewajiban pembiayaan melekat pada APBD Pemerintah Daerah (“Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengusulkan dan menetapkannya; dan (c) Dukungan SDM, harus merupakan tenaga PNS aktif, yang jenjang jabatannya (termasuk eselonering) diatur menurut ketentuan berlaku. Eselonering kelembagaan Administrator dapat setara eselon II/B di Kabupaten, apabila  diusulkan oleh Pemerintah Kabupeten Kutai Timur; atau eselon II/A apabila diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai ketentuan pasal 31 ayat (4) PERPRES No. 124 Tahun 2012. Namun demikian, inipun masih terbuka peluang untuk dilakukannya penyesuaian eselonering, seperti merujuk pembentukan Administrator KEK Sei Mangkei oleh Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), dengan mempertimbangkan frekuensi perizinannya masih belum intens, serta masih dalam tahap pembangunan fasilitas kawasan. 

Namun demikian, peluang untuk segera dibentuk juga terbuka, karena bersamaan dengan pembangunan fasilitas kawasan, Administrator dapat berperan untuk segera melakukan pembenahan sarana/prasarana, sistem, kelembagaan dan SDM sejak dini, guna memenuhi ketentuan  PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP Dibidang Penanaman Modal, sehingga pada saat KEK mulai efektif beroperasi, Administrator sudah siap.

 

*)   Tulisan ini mrupakan pengembangan telaahan staf yang diajukan kepada Pimpinan dalam rangka pembentukan PTSP di KEK MBTK.
Kembali
Link Instansi Terkait