Jumat, 23 Januari 2015      Diddy Rusdiansyah A.D      2096 kali

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Kalimantan Timur

A. Latar Belakang

Diterbitkannya PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi pemicu terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur untuk melimpahkan kewenangan memproses dan menerbitkan izin/non izin yang menjadi kewenangan Provinsi kepada Badan Penanaman Modal & PTSP (BPMPTSP); dan ini pada dasarnya merupakan penguatan terhadap PERGUB Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP.

Pencanangan kebijakan pelimpahan kewenangan tersebut sudah dilakukan pada tanggal 27 November 2014 oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur. Implikasi dari kebijakan ini bagi BPMPTSP adalah mendata terlebih dahulu izin/non izin yang selama ini ditangani oleh SKPD sektoral/teknis.


B. Jumlah Perizinan

Jumlah perizinan, baik berupa izin maupun non izin; berdasarkan PERGUB No. 17 Tahun 2011 berjumlah 79 izin dan 37 non izin, sehingga  secara totalitas jumlahnya adalah 116 izin/non izin. Namun selama ini secara efektif yang baru ditangani oleh BPMPTSP hanya perizinan lingkup penanaman modal saja pada awalnya, yaitu berjumlah 11 izin dan 4 non izin. Sementara itu, perizinan lingkup sektoral/teknis hanya berupa izin operasi RSU tipe B.

Pada saat ini jumlah perizinan dimaksud sudah mencapai 84 izin dan 41 non izin, atau totalnya mencapai 125 izin/non izin yang berasal dari 13 SKPD lingkup Pemerinatah Provinsi Kalimantan Timur; Masih ada kemungkinan bertambah, sehubungan dengan beralihnya kewenangan terutama lingkup pertambangan serta perikanan dan kelautan, sebagai implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Disamping kemungkinan adanya pelimpahan dari Unit Kerja Pemerintah Provinsi lainnya yang masih belum mengetahui kebijakan ini.  

C. Kelembagaan BPMPTSP

Sebelumnya kelembagaan BPMPTSP ini bernama Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), dimana berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pasal 29 dan 30 sudah menetapkan tugas dan fungsi (tupokai) BPPMD untuk melaksanakan kebijakan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal; tupoksi tersebut sudah terjabarkan sepenuhnya dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Kalimantan Timur No. 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pasal 131 dan 132.

Ini sejalan ketentuan pasal  5 ayat (1) huruf b PERPRES dimaksud yang menyebutkan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup Pemerintah Provinsi yang semula merupakan urusan wajib dan urusan pilihan berubah menjadi urusan provinsi. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (2) dijabarkan urusan  yang menjadi kewenangan provinsi dalam hal perizinan dan non perizinan, dimana prosesnya dilaksanakan melalui PTSP; dengan membentuk lembaga BPMPTSP, sebagaimana tertuang dalam ayat (3).

Oleh karenanya, sementara menunggu revisi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar perubahan PERDA disebutkan diatas, maka menindaklanjuti ketentuan PERPRES No. 97 Tahun 2014, kelembagaan BPPMD berubah nama menjadi BPMPTSP tanpa ada perubahan terhadap SOTK.

D. Capaian Keberhasilan

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini BPMPTSP (d/h BPPMD) telah berhasil mendapatkan penghargaan seperti dapat dilihat pada Bagan 1. Dari beberapa penghargaan tadi, yang paling penting adalah kualifikasi PTSP yang sudah mencapai sertifikasi bintang 2, dimana pada tingkat nasional hanya ada 3 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Sesuai dengan PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP, sertifikasi dimaksud menandakan bahwa kelengkapan sarana/prasarana, kelembagaan, sistem dan SDM yang ada sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal.

Beberapa keberhasilan tadi menjadi motivasi untuk mencapai keberhasilan lainnya, terutama keberhasilan untuk melaksanakan pelayanan publik, termasuk melakukan azas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018, yaitu mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai wujud terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur yang telah mencanangkan zona integritas, dan melakukan penguatan kelembagaan PTSP sebagai quick win dalam memberikan pelayanan perizinan secara profesional.  

Gambar 1

Bagan 1 – Penghargaan yang Diterima BPMPTSP

E. Pengembangan Zona Integritas

Pada tahun 2015 ini BPMPTSP ditargetkan untuk melakukan pengembangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Untuk keperluan tersebut akan dilakukan pembenahan pada aspek (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM; (4) Penguatan Akuntabilitas; (5) Penguatan Pengawasan; dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Direncanakan pada Juni 2015 mendatang sudah dapat dilakukan evaluasi (approval) oleh Kementrian PAN & RB.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap aspek pembenahan tadi dapat dilihat pada Lampiran 1, dimana beberapa kegiatan diantaranya sudah harus mencapai target penyelesaian pada triwulan I tahun 2015 ini, namun implementasinya tetap berlangsung selama 5 tahun (2014-2018) sesuai dengan road map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian predikat WBK akan lebih memperkokoh BPMPTSP, khususnya PTSP sebagai lembaga yang bebas dari tindakan KKN dalam memberikan pelayanan perizinan, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing daerah.

F. Penguatan Kelembagaan PTSP

Adanya pelimpahan kewenangan dalam pengurusan perizinan ini mengharuskan bagi BPMPTSP untuk melakukan penguatan kelembagaan PTSP, dengan melakukan beberapa kegiatan selama tahun 2014-2018  sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2; dan yang paling mendesak untuk segera dibenahi adalah SOP izin/non izin dibidang sektoral/teknis, sedangkan SOP izin/non izin dibidang penanaman modal sudah ada dan terus disempurnakan terkait kegiatan tahunan survellance ISO 9001 : 2008, dimana pada tahun 2014 lalu sudah mampu menerapkan SOP yang lama waktu proses penerbitan izin/non izin bidang penanaman modal rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 3,23 hari, walaupun dalam SOP ditetapkan 5 hari kerja maksimalnya.  

Pembuatan SOP izin/non izin dibidang teknis seperti telah disinggung sebelumnya adalah mendesak untuk segera dilakukan, sehingga dalam jangka pendek ini sudah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Rapat koordinasi dengan 13 (tiga belas) SKPD sektoral/teknis untuk membahas SOP lintas SKPD dalam melakukan upaya percepatan proses perizinan.
  2. Bersama Tim Biro Organisasi mempersiapkan SOP yang telah disepakati pada rapat koordinasi sebelumnya, direncanakan pada bulan Maret 2014 sudah selesai.
  3. Dilingkungan internal BPMPTSP dilakukan pembenahan front office yang nantinya akan diperankan sebagai help desk, termasuk pembenahan hospitality pegawai Bidang Pelayanan Perizinan, diantaranya penggunaan pakaian seragam; disamping membenahi ruangan pelayanan perizinan.
  4. Mengusulkan tambahan PNS (staf) terutama dari SKPD lingkup pertambangan, perhubungan, perikanan dan peternakan. Tahap pertama diharapkan 4 orang PNS dari rencana 11 orang PNS (sesuai Analisis Jabatan). Sementara menunggu tambahan PNS yang diusulkan, maka dibentuk Tim Teknis linstas SKPD.

Keberadaan Tim Teknis ini sangat membantu dalam upaya percepatan penerbitan izin/non izin, khususnya izin/non izin yang tidak memerlukan peninjauan lapangan. Implikasi positif interaksi Tim Teknis dengan staf Bidang Pelayanan Perizinan BPMPTSP inilah yang berpeluang untuk menciptakan inovasi layanan menjadi lebih cepat dan tepat waktu.

Keberhasilan dalam melakukan penguatan kelembagaan PTSP akan terukur pada lama waktu proses perizinan paling tidak sudah sesuai SOP; dan ada kepastian waktu yang dapat diprediksikan oleh pemohon izin/non izin. Selain itu IKM dapat mencapai “sangat baik” (diatas 80) setiap tahunnya, demikian pula terhadap standar pelayanan berdasarkan penilaian tahunan Ombudsman RI tetap berada dalam zona hijau (predikat kepatuhan). Perluasan ISO 9001:2008 yang mencakup Bidang Pelayanan Perizinan (PTSP) dan Bidang Pengendalian Pengawasan pada tahun 2015 ini.

L a m p i r a n  1

Program Pengembangan Zona Integritas Tahun 2014-2018 Dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Dilingkungan BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2

Sumber       :     Diolah berdasarkan kesepakatan internal BPMPTSP Provinsi Kaltim.
Keterangan :
  1. Disinkronisasikan dengan program prioritas Penguatan Kelembagaan PTSP, kegiatan Menerapkan  Sistem Pelayanan Publik yang Inovatif.
  2. Disinkronisasikan dengan program prioritas Penguatan Kelembagaan PTSP, kegiatan Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM.
  3. Disinkronisasikan dengan program prioritas Penguatan Kelembagaan PTSP, kegiatan Memberikan pelayanan prima perizinan/non perizinan.

 

L a m p i r a n 2

Program Penguatan Kelembagaan PTSP Tahun 2014-2018 Dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Dilingkungan BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

gambar 3

Sumber      :     Diolah berdasarkan kesepakatan internal BPMPTSP Provinsi Kaltim.
Keterangan :
  1. IKM berdasarkan survei internal.
  2. Sesuai Pergub Kalimantan Timur No. 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daeah Provinsi Kaltim.
  3. Mencakup Diklat Teknis lingkup penanaman modal dan lainnya.

 

*) Tulisan ini adalah rangkuman dari laporan yang diberikan untuk Menteri PAN & RB yang mengadakan kunjungan ke BPMPTSP Provinsi Kaltim pada tanggal 20 Januari 2015.

Kembali
Link Instansi Terkait