Jumat, 27 Maret 2015      Diddy Rusdiansyah A.D      1658 kali

Integrasi Antara PTSP BKPM Dengan PTSP Daerah

A. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdampak terhadap perubahan prinsip pada; Pertama, penyeragaman penyebutan nomenklatur kelembagaan, yaitu Badan Penanaman Modal dan PTSP (BPMPTSP); Kedua, penyatuan fungsi perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang penanaman modal dan bidang teknis/sektoral lainnya, dimana saat ini  di beberapa daerah ditengarai masih melekat pada Instansi sektoral terkait. Implikasinya terutama dirasakan oleh para pemohon  adalah waktu proses perizinan menjadi lebih lama, karena banyaknya pintu perizinan yang harus dilalui.


Menindaklanjuti ketentuan Perpres diatas; pada prinsipnya tidak menimbulkan permasalahan bagi BPPMD, karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 sudah menyebutkan tugas pokok dan fungsi BPPMD sebagai Instansi Pemerintah Provinsi yang diberikan kewenangan dalam merumuskan kebijakan serta melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal. Artinya, dengan kewenangan tersebut sudah menempatkan BPPMD sebagai Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan memproses/ menerbitkan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi; dan secara operasional telah dituangkan dalam Pergub Nomor 17 Tahun 2011.

Sementara menunggu revisi terhadap Pergub No. 46 Tahun 2008, maka  berdasarkan kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, nomenklatur BPPMD ini sudah berubah menjadi BPMPTSP terhitung sejak tanggal 27 November 2014 lalu, dan sampai dengan saat ini sudah ada pelimpahan 91 perizinan dan non perizinan dari Instansi sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga apabila diakumulasikan dengan 11 perizinan dibidang penanaman modal yang sudah ditangani oleh BPMPTSP (d/h. BPPMD), maka BPMPTSP sudah mengelola sebanyak 102 perizinan dan non perizinan. Ini tentunya menambah beban pekerjaan staf, sementara tuntutan untuk tetap memberikan pelayanan yang cepat atau tepat waktu sudah merupakan keharusan.

Disisi lainnya secara nasional, Pemerintah sudah menetapkan kebijakan bahwa PTSP yang ada di BKPM dan di Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan diintegrasikan dalam rangka mempercepat pelayanan, yang pada akhirnya akan berkorelasi terhadap peningkatan investasi.

B. Peran PTSP

Tujuan seperti disebutkan diatas sudah sejalan dengan peran yang seharusnya diemban oleh PTSP, yaitu berperan untuk :

  • Memangkas birokrasi  proses penerbitan izin/non izin, guna menciptakan percepatan waktu penerbitan izin/non izin, dengan biaya yang terjangkau.
  • Memberikan kepastian hukum, dengan diterapkannya standar pelayanan yang merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

C. Pencapaian Target Realisasi Investasi

Dalam periode waktu 2015-2019 ditargetkan izin prinsip yang akan diterbitkan oleh BKPM dan Perangkat Daerah Penanaman Modal se-Indonesia (Koran Sindo – Rabu, 4 Mar 2015), dalam bentuk PMA mencapai Rp 5.864 T dan PMDN mencapai Rp 2.158 T. Namun dari jumlah tersebut ditargetkan dapat dicapai realisasi innvestasinya sebesar Rp 3.518,6 T, dimana pada di tahun 2015 ini harus dapat mencapai realisasi sebesar Rp 519,5 T, atau meningkat ± 14 % dari capaian realisasi tahun 2014 lalu sebesar Rp 456,6 T. Target tahun 2015 ini terdiri dari target realisasi PMA Rp 343,7 T dan PMDN sebesar Rp 175,8 T.

Untuk mencapai terget tadi memerlukan perubahan mendasar terhadap pola kerja BKPM dan Perangkat Daerah Penanaman Modal, sebagai implikasi disatukannya perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral/teknis kedalam PTSP. Pola kerja dimaksud berorientasi pada percepatan waktu pelayanan dan memberikan kepastian hukun kepada para pemohon.

Oleh karenanya keharusan untuk dilakukannya integerasi PTSP sangat mendesak, pada tahap pertama sebagaimana dikatakan oleh Kepala BKPM (Bisnis Indonesia, Selasa, 24 Peb 2015), akan dilakukan integrasi PTSP BKPM dengan PTSP di Daerah, yang terdiri dari 24 Provinsi, 94 Kabupaten, 20 Kota, 1 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

D. Integrasi PTSP

Integrasi PTSP seperti telah disebutkan sebelumnya berdampak terhadap orientasi pola kerja yang mengedepankan percepatan pelayanan. Ini berarti, proses penerbitan perizinan/non perizinan akan terdapat keterkaitan timbal balik. Sebagai contoh, terbitnya izin prinsip penanaman modal oleh BKPM yang berlokasi di Daerah, maka seandainya izin tersebut terkait dengan sektor perkebunan – akan berimplikasi terhadap dukungan PTSP di Daerah untuk segera mendukung penerbitan IUP oleh PTSP Kabupaten, setelah dibantu rekomendasinya oleh PTSP Provinsi. Demikian pula sebaliknya, apabila PTSP Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan izin prinsip sektor perkebunan sebagai contoh; dan pemohon izin bersangkutan membutuhkan peralatan yang harus diimpor, maka berbekal izin prinsip tadi, PTSP BKPM dapat membantu fasilitasi pembebasan bea masuk.

Integrasi timbal balik (“vertikal”) menuntut adanya pengembangan sistem aplikasi yang selama ini dikenal dengan sebutan Sistem Pelayanan Informasi dan Penerbitan Izin Sistem Elektronik (SPIPISE). Aplikasi ini dengan turunan aplikasi berikutnya, seperti e-Tracking dan Bionline sudah berjalan dengan baik. Namun sistem aplikasi tadi hanya mencakup perizinan/non perizinan dibidang penanaman modal, sementara perizinan/non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya yang telah diliimpahkan kepada PTSP masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Dalam Perpres No. 97 Tahun 2014 sudah diamanatkan untuk mengembangkan Perizinan Sistem Elektronik (PSE).

Selain itu, diterapkannya integrasi PTSP mengharuskan pula dikembangkannya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedural (SOP) yang transparan dan mudah diakses oleh para pemohon. Dalam konteks ini, BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, selain mempersiapkan SPP dan SOP dimaksud, akan melakukan pula perluasan terhadap cakupan ISO SMM 9001:2008, yaitu mengintegrasikan secara horizontal ISO Bidang Pelayanan Perizinan (PTSP) dengan Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas).

Pengembangan SDM dilingkup pelayanan perizinan harus berbasis kompetensi dan secara berkala dilakukan pelatihan (diklat) berjenjang lingkup penanaman modal maupun teknis/fungsional lainnya. Penempatan SDM yang berkualitas di PTSP adalah SDM yang mengerti aturan/ketentuan perizinan, penguasaan IT yang cukup baik dan memiliki komitmen kuat untuk menerapkan kode etik pelayanan publik.

Terakhir, keberhasilan integrasi PTSP harus didukung adanya regulasi yang terus disempurnakan. Regulasi dimaksud lebih berorientasi pada tataran implementatif, seperti Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Kepala Daerah. Aturan diatasnya berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 sudah cukup jelas, sehingga hanya diperlukan penjabaran teknisnya berdasarkan aturan/ ketentuan hukum dibawahnya.

E. Indikator Keberhasilan

Ada 2 (dua) indikator keberhasilan dalam implementasi integrasi PTSP ini; Pertama, dari pendekatan mikro akan terkait secara langsung dengan peran yang harus dilakukan masing-masing PTSP, baik ditingkat Pusat (BKPM) maupun di Daerah (Perangkat Daerah Penanaman Modal) – indikator utama-nya adalah Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM). Sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018, ditegaskan bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan PTSP, harus mampu mencapai IKM “sangat baik” (< 80). Ini dapat terwujud selama pelayanan yang diberikan sesuai SPP dan SOP, terutama dari aspek waktu dapat dilakukan kurang dari 7 hari kerja (sesuai Perpres Nomor 97 Tahun 2014). Khususnya untuk perizinan/non perizinan dibidang penanaman modal, BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan pelayanan kurang dari 3 hari kerja.

Kedua, dilihat dari pendekatan makro, dimana indikator keberhasilannya terukur pada peningkatan daya saing negara/daerah. Untuk lingkup nasional, berdasarkan hasil kajian National Univercity of Singapore (NUS) tahun 2014, diketahui bahwa dari penilaian keseluruhan yang mencakup lingkup’ (a) stabilitas ekonomi makro; (b) perencanaan pemerintah dan institusi; (c) kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja; serta (d) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur – Kalimantan Timur menempati urutan ke-3 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, dengan skor 1,5566. Walaupun urutan tersebut tidak berbeda dengan tahun 2013, namun skor-nya mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan peningkatan skor lingkup perencanaan pemerintah dan institusi, yang semula (2013) berada diurutan ke-17, melonjak menjadi urutan ke-4 (2014), dengan skor 1,2568.

Peran kelembagaan PTSP melekat pada lingkup stabilitas ekonomi makro, yang terdiri 3 sub lingkup, yaitu (a) kedinamisan ekonomi regional; (b) keterbukaan perdagangan dan jasa; serta (c) daya tarik terhadap investasi asing. Ini berarti sub lingkup daya tarik terhadap investasi asing merupakan keterkaitan langsung yang menjadi indikator keberhasilan, yaitu terdiri dari 3 (tiga) indikator; (a) rata-rata PMA dalam 3 tahun terakhir; (b) rata-rata PMDN dalam 3 tahun terakhir; serta (c) promosi dan pengelolaan investasi.

Ketiga indikator tadi terbukti selama kurun waktu 2012 – 2014 terus mengalami peningkatan dilihat dari realisasi investasi PMA dan PMDN; Khususnya kegiatan promosi dan pengelolaan investasi berupa keterlibatan secara langsung pada event pameran/expo didalam dan luar negeri. Pada tahun 2015 akan terbit Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pergub mengenai bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan, sehingga ini akan meningkatkan daya saing daerah.

Peningkatan daya saing dapat diterjemahkan sebagai penciptaan terhadap iklim berinvestasi yang kondusif di daerah, sehingga akan mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor ekonomi potensial (unggulan) yang ada. Oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha untuk meningkatkan daya saing, dengan merujuk indikator yang telah dikembangkan oleh NUS ini.        

Kembali
Link Instansi Terkait