Senin, 01 Januari 2018      administrator      906 kali

Sejarah

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang  Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang  Pembentukan  Struktur  Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMD.


Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  Provinsi  Kalimantan Timur Nomor  04 Tahun  2001 yang  terakhir  diubah  dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemprosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi dilaunching pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal)

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

Kembali
Link Instansi Terkait