Rabu, 11 September 2019      Decky      13 kali

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK EKONOMI PROVINSI KALTIM DI TAHUN 2019

Hari Rabu (3/9/2019) DPMPTSP Provinsi Kaltim menghadiri acara Focus group discussion (FGD) Sinerginitas dan Kolaborasi proyek investasi antara Bank Indonesia (BI) dengan OPD Teknis terkait di Gedung BI Perwakilan Provinsi Kaltim Jl.Gajah Mada. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada OPD teknis terkait perkembangan ekonomi global di Tahun 2019 khususnya di Provinsi Kaltim. DPMPTSP Provinsi Kaltim berkesempatan menghadiri acara tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bambang Iwan Priyatna Bersama dengan staaf pelaksana terkait.

“Kami hadir dalam acara FGD ini untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana perkembangan ekonomi tahun 2019 ini khususnya di Provinsi Kaltim agar tidak terpengaruh oleh perekonomian global. Adanya Trade War Amerika dan China membuat perkembangan ekonomi global melambat. Untuk itu dalam FGD ini, kami berdiskusi intens untuk mengurai sejumlah permasalahan perekonomian di Provinsi Kaltim khususnya tentang investasi maupun proyek infrastruktur yang bersifat strategis”.Kata Bambang sebelum memulai FGD.

Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih berjalan stabil dimana konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Pemerintah relatif masih stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun Neraca Transaksi berjalan agak tertekan akibat menurunnya kinerja neraca perdagangan barang yang dipengaruhi volume ekspor dan impor yang tidak berimbang. Tentu dari paparan ini sangat perlu menjadi perhatian Stakeholder agar perkembangan ekonomi regional bisa turut berkontribusi mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kaltim di Triwulan II tahun 2019 sebesar 5,43% Disisi lapangan usaha bertumpu pada sektor pertambangan dimana dengan persentase 46 %, menjadi sektor yang paling dominan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya yang ada di Provinsi Kaltim dengan menyumbang total PDRB mencapai Rp 163,9 Triliun. Neraca Perdagangan barang Kaltim mengalami surplus ditopang ekspor nonmigas walaupun tren pertumbuhannya turun sejalan dengan tren turunnya harga ekspor batu bara dengan tujuan ekspor berbagai negara terutama di negara Asia Timur.

Rendahnya realisasi belanja modal turut mempengaruhi pertumbuhan Fiskal Provinsi Kaltim dimana persentase belanja modal hanya sebesar 15,63% pada Triwulan II Tahun 2019. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang realisasi belanja modalnya sebesar 25,07%. Walaupun belanja modal turun, namun APBD Kab/Kota di Provinsi Kaltim menunjukkan kinerja positif dimana Realisasi belanja APBD Kab/Kota sebesar 10,73 Miliar (42,56% dari pagu anggaran 22,78 miliar).


Namun ditengah tren positif tersebut, terdapat beberapa risiko eksternal dan internal yang bersumber dari dinamika ekonomi global dan harga komoditas yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi Kaltim sepanjang tahun 2019 terutama kinerja ekspor maupun investasi yaitu: Pelambatan progress proyek strategis nasional (PSN) yang bersifat multiyear dimana mulai berakhir, berakibat perlambatan investasi bangunan, turunnya pendapatan  pekerja sektor CPO maupun karet, ketidakpastian permintaan batubara dari China diiringi dengan penurunan Harga batubara acuan (HBA), gagal panennya barang kebutuhan pokok akibat anomali cuaca, hingga mahalnya harga tiket pesawat menjadi faktor pemicu terjadinya perlambatan ekonomi di Provinsi Kaltim yang bisa menimbulkan resiko peningkatan inflasi.

Selain itu  isu strategis yang berkaitan dengan investasi turut dibahas dalam FGD ini yakni; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batubara ,hingga CPO dimana permasalahan yang diindentifikasikan dijabarkan dalam FGD ini. Tumpah tindih lahan pembangunan KEK, kendala infrastruktur dasar, kendala pembiayaan dari pos anggaran APBN&APBD, regulasi yang belum terintegrasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keterbatasan SDM yang terampil, hingga kurangnya promosi dan matchmaking menjadi point-point penting hambatan investasi di Provinsi Kaltim. Maka sebagai OPD Leading Sector Investasi, DPMPTSP Provinsi Kaltim perlu segera mengambil kebijakan yang strategis bekerjasama dengan OPD teknis terkait.

“Uraian permasalahan yang disampaikan oleh BI sudah cukup jelas dimana permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DPMPTSP Provinsi Kaltim untuk segera dicari jalan keluarnya agar iklim investasi yang kondusif, berkelanjutan, hingga menciptakan multiplier effect bisa dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha saja, namun masyarakat beserta pihak pemerintah juga turut merasakan dampak tersebut.” Kata Bambang Iwan setelah FGD.

DPMPTSP Provinsi Kaltim berkomitmen mengurai permasalahan investasi di Provinsi Kaltim agar investasi yang direalisasikan oleh pelaku usaha bisa menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di Benua Etam sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

 

Kembali
Link Instansi Terkait