Jl. Basuki Rahmat No.56, Samarinda 75112


Kamis, 09 Mei 2019      Decky      3688 kali

EKONOMI DI KALTIM AKAN MENGGELIAT

Bisnis,Samarinda- Pelaku usaha menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan perekonomian,khususnya menggeliatkan sektor konstruksi. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Soemareno menyatakan bahwa Kaltim cukup siap menjadi ibu kota, di mana pun lokasinya. Menurut Alex, wacana itu bisa memicu kegiatan ekonomi baru. Pelaku usaha tentu tak menolak ikut berpartisipasi dalam pembiayaan dan investasi untuk pemindahan ibu kota.

“Sangat berdampak. Kalau itu, misalnya saya disuruh bangun perumahan untuk ASN (aparatur sipil negara), pengusaha berani. Karena skema pembiayaan perumahaan untuk ASN itu jelas,” ujar Alex kepada Bisnis, Selasa (7/5)

Alex menjelaskan, ibu kota yang dipindahkan artinya adalah hanya beberapa lembaga dan kantor pemerintah yang pindah. Umumnya pusat dagang tidak ikut dipindahkan. Selain itu, pembangunan perumahan yang diperuntukan kepada ASN meski margin yang diperoleh kecil tetapi ada jaminan proyek pembangunan di Kaltim. Dengan demikian, pemindahan ibu kota ini jelas akan memberi efek domino pada pertumbuhan ekonomi di Bumi Etam.

“Secara bisnis tetap ada potensi. Ada jasa perumahan, lalu jasa lain menyusul. Sektor kuliner juga karena kebutuhan pangan akan meningkat,” paparnya.

Terkait dengan kenaikan harga tanah akibat spekulan,menurut Alex, hal itu bukan masalah besar. Pasalnya,kawasan Tahura Bukit Soeharto adalah taman hutan konservasi dan hutan pendidikan milik negara. Selain itu sekitar lahan di Tahura Bukit Soeharto banyak diekplorasi sebagai arena pertambangan dan penggalian.

“ Ini lokasi ada bekas tambang. Tidak ada spekulan yang jelas kepemilikannya,” paparnya

Alex menceritakan, pada 3 tahun yang lalu, Bappenas sudah pernah melakukan survei untuk pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun dengan tawaran dari Gubernur Kaltim Isran Noor pemerintah pusat lalu meninjau ke Tahura Bukit Soeharto.

“Kalau alih fungsi dari bekas tambang lebih murah tinggal reklamasi. Lebih sulit kalau alih fungsi dari hutan. Itu butuh waktu bisa sampai 10 tahun,” kata Alex.

Oleh karena itu, dengan kehadiran Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan, serta Bandara Aji Pangeran Temenggung (APT) Pranoto di Samarinda, Tahura Bukit Soeharto memenuhi kriteria sebagai ibu kota.

“Jadi Balikpapan dan Samarinda nanti bisa jadi seperti Bekasi atau Depok di antara Jakarta,”ungkapnya


Pada Kuartal I/2019, Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi di Bumi Etam pada triwulan I/2019 adalah 5,36% (yoy) tumbuh di atas rata-rata nasional yakni 5,07% (yoy). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Atqo Mardiyanto menjelaskan, pada triwulan I/2019 ini pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi sampai 16,14%. Disusul lapangan usaha jasa lainnya 9,20%, dan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 8,37%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya proyek infrastruktur multiyears yang masih berjalan serta mulai tingginya tren pembangunan perumahan. Beberapa contoh adalah proyek tol Balikpapan-Samarinda dan proyek Jembatan Mahkota IV.

“Ini karena banyak pekerjaan Multiyears dari yang lalu. Nah itu yang mungkin ada di sektor proyek nasional. Ada juga sektor perumahan dan sebagainya,” kata Atqo. Satu sektor yang tidak bertumbuh positif adalah industri pengolahan dan lapangan usaha jasa perusahaan.

DAMPAK LINGKUNGAN

Pengamat Lingkungan dari Universitas Padjajaran Chay Asdak menyatakan, rencana pemindahan ibu kota ke Tahura Bukit Soeharto perlu dilihat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi dampak lingkungan dari pertambangan.

“Hutan Konservasi yang seharusnya tidak diperbolehkan namun untuk kepentingan pemerintah dan luasnya juga diharapkan tidak melebar, ini (Tahura Bukit Soeharto) bisa difungsikan,” papar Chay kepada Bisnis.

Dia menjelaskan, Tahura Bukit Soeharto memang dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Apalagi, banyak pertambangan liar di kawasan tersebut. Dia menilai pilihan sebagai ibu kota bisa menghilangkan kegiatan pertambangan serta bisa memberi kewajiban reklamasi.

“Saya kira ini akan lebih murah dan ekonomis ketimbang di PPU. Jadi esensinya bukan Tahura jadi ibu kota maka hutan rusak. Tapi kalau digunakan ini bisa memulihkan kondisi hutan yang rusak dan menggusur penambang liar,” terang Chay.

Terkait dengan kualitas air di sekitar kawasan bekas tambang, Chay yakin bahwa tidak ada masalah. Hal itu bisa diatasi dengan Bendungan Teritip yang ada di Balikpapan.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengungkapkan, perlu ada perencanaan tata kota yang baik untuk memindahkan ibu kota. Menurut Nirwono, Balikpapan dan Samarinda juga adalah dua kota besar di Kaltim yang belum bebas banjir.

Dia menilai, perlu ada kajian lanjut untuk menjamin pembangunan Tahura Bukit Soeharto sebagai ibu kota tidak akan menambah potensi banjir di dua kota tersebut.

“Kalau di Tahura Bukit Soeharto itu di bawahnya seperti Balikpapan dan Samarinda akan lebih terancam banjir. Karena itu (Bukit Soeharto) daerah resapan air,” paparnya kepada Bisnis.

Terkait dengan kawasan bekas tambang di Tahura Bukit Soeharto, Nirwono menilai perlu ada pengendalian tata kota yang lebih baik di tiga daerah tersebut.

“Kerusakan Tahura Bukit Soeharto, banjir di Balikpapan dan Samarinda, itu juga akibat lemahnya pengendalian ruang kota,” tegasnya.

Penulis:Gloria FK Lawi

Email: gloria.fransisca@bisnis.com

Sumber: Bisnis Indonesia (8/5/2019)

Kembali
Link Instansi Terkait