BPPMD
POSISI : BERANDA SEKTOR PENANAMAN MODAL
 PERSYARATAN PERIZINAN
No. Persyaratan Keterangan
1 Permohonan (formulir I-A) yang diketik dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / kuasa bermaterai cukup dan cap perusahaan (untuk yang sudah berbadan hukum Indonesia), jika belum oleh semua calon pemegang saham / kuasanya (ada surat kuasa). Wajib
2 Perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan pejabat PTSP BPPMD Prov. Kaltim (untuk jasa Perdagangan dan Bidang usaha lainnya bila dianggap perlu). Wajib
3 Kelengkapan Data Pemohon :
a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan.
b. dan persetujuan / pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
d. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan.
Wajib
4 Keterangan Rencana Kegiatan :
a. Untuk Industri, berupa Diagram Alir produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan bahan baku hingga produk akhir.
b. Untuk sektor Jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk / jasa yang dihasilkan.
Wajib
5 Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan dengan menggunakan formulir Lampiran II-A Wajib
2 Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya; Wajib
3 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; Wajib
4 Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.

d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
e. Modal perseroan, agar melampirkan :
1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
4) Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/certificate change of name atau sejenisnya.
Wajib
5 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; Wajib
6 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; Wajib
7 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Permohonan (formulir I-A) yang diketik dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / kuasa bermaterai cukup dan cap perusahaan (untuk yang sudah berbadan hukum Indonesia), jika belum oleh semua calon pemegang saham / kuasanya (ada surat kuasa). Wajib
2 Perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan pejabat PTSP BPPMD Prov. Kaltim (untuk jasa Perdagangan dan Bidang usaha lainnya bila dianggap perlu). Wajib
3 Kelengkapan Data Pemohon :
a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan.
b. dan persetujuan / pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
d. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan.
Wajib
4 Keterangan Rencana Kegiatan :
a. Untuk Industri, berupa Diagram Alir produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan bahan baku hingga produk akhir.
b. Untuk sektor Jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk / jasa yang dihasilkan.
Wajib
5 Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha Wajib
No. Persyaratan (Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung) Keterangan
1 Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; Wajib
2 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Wajib
5 Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir; Wajib
6 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; Wajib
7 Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali; Wajib
8 Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; Wajib
9 Permohonan (formulir V-A) ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon; Wajib
10 Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait; Wajib
2 Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
Wajib
5 Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); Wajib
6 Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; Wajib
7 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; Wajib
8 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
9 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat; Wajib
10 Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
11 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait; Wajib
2 Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
Wajib
5 Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; Wajib
6 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
7 Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan; Wajib
8 Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Wajib
9 Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier); Wajib
10 Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ; Wajib
11 Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan; Wajib
12 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat; Wajib
13 Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
14 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
15 Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan Asli SIUPL Sementara dan Rekaman neraca perusahaan . Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; Wajib
2 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Wajib
5 Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; Wajib
6 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; Wajib
7 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
8 Daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
a. Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
b. Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
c. rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
d. Daftar riwayat hidup;
Wajib
9 Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan; Wajib
10 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat; Wajib
11 Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
12 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
13 Untuk permohonan perpanjangan IUJS ditambah persyaratan :
a. Asli Izin Usaha Jasa Survei ;
b. Rekaman neraca perusahaan;
c. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat ;
Wajib
14 Untuk permohonan IUJS Kantor cabang dilengkapi:
a. Rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
b. Rekaman IUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
c. Rekaman KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA;
d. Daftar surveyor pada kantor cabang;
e. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; Wajib
2 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Wajib
5 Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; Wajib
6 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; Wajib
7 Daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
a. Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
b. Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
c. Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
d. Daftar riwayat hidup;
e. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA;
Wajib
8 Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ; Wajib
9 Rekaman domisili kantor pusat; Wajib
10 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat; Wajib
11 Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
12 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
13 Untuk permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang IUP4 ditambah persyaratan :
a. Asli IUP4 ;
b. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
c. Rekaman neraca perusahaan;
d. Rekaman TDP Kantor pusat.
Wajib
14 Untuk permohonan IUP4 Kantor cabang dilengkapi:
a. Rekaman IUP4;
b. Rekaman dokumen pembukaan kantor cabang;
c. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan perusahaan;
d. Daftar tenaga kerja ahli pada kantor cabang;
e. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; Wajib
2 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau
c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Wajib
5 Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Wajib
6 Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang; Wajib
7 Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan); Wajib
8 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
9 Data Badan Usaha atau company profile; Wajib
10 Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); Wajib
11 Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan; Wajib
12 Rekaman domisili kantor pusat; Wajib
13 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat; Wajib
14 Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
15 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan rekaman melampirkan identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
16 Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :
a. Asli IUJK;
b. Rekaman neraca perusahaan
Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan dengan menggunakan formulir Lampiran II-A Wajib
2 Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan; Wajib
3 Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; Wajib
4 Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
a) Lokasi Proyek, agar melampirkan :
1) Surat Keterangan Domisili (lokasi terbaru);
2) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan(lokasi terbaru) berupa :
- Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
- Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
- Rekaman perjanjian pinjam pakai;
3) Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (lokasi terbaru);
4) Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat.
b) Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor):
1) Uraian proses produksi (flow chart);
2) Kalkulasi Kapasitas Produksi;
3) Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan lain-lain).
c) Masa Berlaku izin usaha.
Wajib
5 Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; Wajib
6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru; Wajib
7 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; Wajib
8 Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait; Wajib
2 Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
Wajib
5 Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); Wajib
6 Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; Wajib
7 Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan); Wajib
8 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
9 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat; Wajib
10 Permohonan (lampiran III-A) ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
11 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
12 Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki. Wajib
No. Persyaratan (Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung) Keterangan
1 Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait; Wajib
2 Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya; Wajib
3 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Wajib
4 Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
a. Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
b. Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
e. Rekaman perjanjian pinjam pakai;
Wajib
5 Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); Wajib
6 Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; Wajib
7 Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan); Wajib
8 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir; Wajib
9 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat; Wajib
10 Permohonan (lampiran III-A) ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan; Wajib
11 Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa; Wajib
12 Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki. Wajib
  • :
  • :
FITUR PTSP
Close the dialog

Buku Tamu

Close the dialog

Pengaduan Online

Close the dialog

Jam Pelayanan PTSP


Senin - Kamis :

08.00 - 19.00 WITA


Jum'at :

08.00 - 11.00 WITA


Sabtu - Minggu :

LIBUR KERJA


Close the dialog

Kontak PTSP


Jl. Basuki Rachmat No. 56

Samarinda 75125, INDONESIA

Telp/Fax : +62-541 748399

Sms : +62-821 581 23544

e-mail : iso.ptspbppmd@gmail.com

http://bppmd.kaltimprov.go.id


TWITTER
@BPMPTSP_KALTIM