BPPMD
POSISI : BERANDA SEKTOR PERKEBUNAN
 PERSYARATAN PERIZINAN
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan Permintaan Rekomendasi Impor Benih Wajib
2 Legalitas Perizinan PBS (Izin Lokasi, IUP, HGU) Wajib
3 Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan Permintaan SP2B-KS Wajib
2 Legalitas Perizinan PBS (IzinLokasi, IUP, HGU) Wajib
3 Akte Notaris Pendirian Perusahaan Wajib
4 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Wajib
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib
6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Wajib
7 Laporan realisasi penyaluran/tanam bibit periode sebelumnya Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan Permintaan SP3B-KS Wajib
2 Legalitas Perizinan, yang terdiri dari :
a. Izin Lokasi/Peta Lokasi
b. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
c. Hak Guna Usaha (HGU)
Wajib
3 Akte Pendirian Perusahaan Wajib
4 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Wajib
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib
6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Wajib
7 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Wajib
8 Laporan perkembangan benih sebelumnya Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir Wajib
2 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib
3 Surat keterangan domisili perusahaan Wajib
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Wajib
5 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Wajib
6 Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000 Wajib
7 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) Wajib
8 Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati atau Walikota Wajib
9 Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan Wajib
10 Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Wajib
11 Surat pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
12 Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT) Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
13 Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
14 Surat pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan pasal 11 Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
No. Persyaratan Keterangan
1 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir Wajib
2 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib
3 Surat keterangan domisili perusahaan Wajib
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Wajib
5 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Wajib
6 Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000 Wajib
7 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) Wajib
8 Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati atau Walikota Wajib
9 Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan Wajib
10 Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Wajib
11 Surat pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
12 Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT) Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
13 Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
14 Surat pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan pasal 11 Surat Penyataan PT………………………
Nomor dan Tanggal :
Ditandatangani diatas materai 6.000
No. Persyaratan Keterangan
1 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir Wajib
2 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib
3 Surat keterangan domisili perusahaan Wajib
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Wajib
5 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Wajib
6 Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000 Wajib
7 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) Wajib
8 Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati atau Walikota Wajib
9 Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan Wajib
10 Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Wajib
11 Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditandatangani oleh yang berwenang (asli) Wajib
2 Surat Tugas (asli) Wajib - Jika yang mengurus bukan Dir/Dirut
3 Akte Pendirian Perusahaan dan turunannya (legalisir) Wajib
4 Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan (legalisir) Wajib
5 Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan untuk Perkebunan (legalisir) Wajib
6 Verifikasi Bupati sesuai Surat Gubernur Kaltim Nomor 180/1375-Hk/2013 tgl 25 januari 2013 (asli) Wajib
7 Surat Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim tentang Pertimbangan Teknis (asli) Wajib - Setelah permintaan pertek dari Setdaprov
8 Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim tentang Pertimbangan Teknis (asli) Wajib - Setelah permintaan pertek dari Setdaprov
  • :
  • :
FITUR PTSP
Close the dialog

Buku Tamu

Close the dialog

Pengaduan Online

Close the dialog

Jam Pelayanan PTSP


Senin - Kamis :

08.00 - 19.00 WITA


Jum'at :

08.00 - 11.00 WITA


Sabtu - Minggu :

LIBUR KERJA


Close the dialog

Kontak PTSP


Jl. Basuki Rachmat No. 56

Samarinda 75125, INDONESIA

Telp/Fax : +62-541 748399

Sms : +62-821 581 23544

e-mail : iso.ptspbppmd@gmail.com

http://bppmd.kaltimprov.go.id


TWITTER
@BPMPTSP_KALTIM