BPPMD
POSISI : BERANDA SEKTOR KOMINFO
 PERSYARATAN PERIZINAN
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Wajib
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
4 Surat keterangan domisili tempat usaha. Wajib
5 Memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Wajib
6 Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi :
a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
b. Aspek teknis
c. Aspek bisnis
d. Aspek keuangan
Wajib
7 Rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya. Wajib
8 Surat fakta integritas pemohon. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Wajib
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
4 Surat keterangan domisili tempat usaha. Wajib
5 Memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Wajib
6 Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi :
a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
b. Aspek teknis
c. Aspek bisnis
d. Aspek keuangan
Wajib
7 Rekomendasi dari Gubernur bahwa cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota. Wajib
8 Surat fakta integritas pemohon. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Wajib
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
4 Surat keterangan domisili tempat usaha. Wajib
5 Memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Wajib
6 Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi :
a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
b. Aspek teknis
c. Aspek bisnis
d. Aspek keuangan
Wajib
7 Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat. Wajib
8 Surat fakta integritas pemohon. Wajib
Persyaratan Administrasi
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan. Wajib
3 Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Wajib
4 Susunan dan nama pengurus penyelenggaraan penyiaran. Wajib
5 Studi kelayakan dan rencana kerja. Wajib
6 Uraian tentang aspek permodalan. Wajib
7 Uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Wajib
8 Daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan /atau lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon. Wajib
9 Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. Wajib
Persyaratan Teknis
No. Persyaratan Keterangan
1 Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya. Wajib
2 Gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya. Wajib
3 Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya. Wajib
4 Usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Peta lokasi penggelaran kabel. Wajib
3 Dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline. Wajib
4 Menggunakan industri dalam negeri. Wajib
5 Melakukan pengembangan sumber daya manusia daerah setempat. Wajib
6 Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum. Wajib
7 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
Persyaratan Administrasi
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Rencana kegiatan pembangunan. Wajib
3 Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknik alat/perangkat yang akan digunakan. Wajib
4 Surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi. Wajib
5 Data administrasi perusahaan (bila Badan Hukum). Wajib
6 Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. Wajib
Persyaratan Teknis
No. Persyaratan Keterangan
1 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus tidak menggunakan spectrum frekuensi radio. Wajib
2 Belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Wajib
3 Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. Wajib
No. Persyaratan Keterangan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo. Wajib
2 Peta lokasi penggelaran kabel. Wajib
3 Surat rekomendasi dari Pemerintahan Kabupaten/Kota. Wajib
4 Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabek ke kondisi semula. Wajib
5 Kabel yang akan digunakan diarahkan untuk kerjasama antar pemilik kabel telekomunikasi berbagai macam keperluan. Wajib
6 Memenuhi persyaratan teknis jaringan kabel. Wajib
7 Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. Wajib
  • :
  • :
FITUR PTSP
Close the dialog

Buku Tamu

Close the dialog

Pengaduan Online

Close the dialog

Jam Pelayanan PTSP


Senin - Kamis :

08.00 - 19.00 WITA


Jum'at :

08.00 - 11.00 WITA


Sabtu - Minggu :

LIBUR KERJA


Close the dialog

Kontak PTSP


Jl. Basuki Rachmat No. 56

Samarinda 75125, INDONESIA

Telp/Fax : +62-541 748399

Sms : +62-821 581 23544

e-mail : iso.ptspbppmd@gmail.com

http://bppmd.kaltimprov.go.id


TWITTER
@BPMPTSP_KALTIM