SEPUTAR BPPMD
Profil BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Minggu, 23 Februari 2014
artikel

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang  Pembentukan  Lembaga  Badan Koordinasi Penanaman Modal dan    Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1973 tentang  Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan  Penanaman Modal (TPGUPM),dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daeah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya  berdasarkan Keputusan Presiden  Nomor 26   Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah,  maka oleh Menteri Dalam Negeri telah di Keluarkan Surat Keputusan No. 139 Tahun 1981 Tentang  Pembentukan  Struktur  Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang  terakhir  telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989 dan selanjutnya oleh Gubernur Telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMD.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 122 Tahun 1999 Tentang penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka Implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur membentuk suatu badan sebagai Pengganti BKPMD yaitu Badan Promosi Dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi dibidang Investasi yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan  Propinsi di bidang  Promosi  dan Investasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  Propinsi  Kalimantan Timur Nomor  04 Tahun  2001 yang  terakhir  diubah  dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi dibidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang  organisasi perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 09 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah prov. kaltim serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah prov. Kaltim. Maka dibentuklah organisasi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. BPPMD Prov. Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan dan penanaman modal.

Sebagai amanat dari UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP dibidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP dibidang Penanaman Modal, yang diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). BPPMD Prov. Kaltim melaksanakan fungsi sekaligus institusi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan bidang Perijinan lainnya. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal secara resmi dilauncing pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI Bp. Gita Wirjawan dan Gubernur Kalimantan Timur Bp. H. Awang Faroek Ishak bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. PTSP menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Penyelenggara Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Penyelenggara Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011, maka penyelenggaraan PTSP oleh BPMPTSP saat ini (setelah pencanangan pelimpahan kewenangan tanggal 27 November 2014 lalu), sudah menyelenggarakan secara efektif pelayanan perijinan/non perijinan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PTSP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Untuk Memulai Usaha.

Download Profil BPMPTSP Selengkapnya Disini


go invest! Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis yang menjadi unsur penunjang pemerintah provinsi dan memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang promosi dan investasi.
KONTAK DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Basuki Rachmat No. 56
Samarinda 75125, INDONESIA
Telp : +62-541 743235
Fax : +62-541 736446
e-mail 1 : humas@bppmd.kaltimprov.go.id
e-mail 2 : humas.bppmdkaltim@gmail.com
http://dpmptsp.kaltimprov.go.id
0.0063